Stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia tak terkecuali di Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan status gizi 2015-2017, dari 35 kabupaten kota di Jateng, delapan kabupaten kota selama tiga tahun mengalami peningkatan prevalensi berturut-turut.

Delapan kabupaten kota itu adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Sukoharjo, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Blora. Untuk balita stunting dari 35 kabupaten kota, tidak ada kabupaten kota dengan prevalensi 20 persen. Sedangkan untuk balita kurus empat kabupaten kurang dari 5 persen yakni Temanggung, Banjarnegara, Kebumen dan Wonosobo.

Selain itu di Jateng  terjadi peningkatan prevalensi kurang, pendek dan gemuk. Status gizi balita di Jateng 2017, dari 35 kabupaten kota, dua kabupaten kota dengan prevalensi kurang dari 10 persen  yakni Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional “Intervensi Holistik Integratif Penanganan Anak Stunting” di Stikes Muhammadiyah Gombong, Kebumen, baru-baru ini. Seminar yang diikuti sekitar 1.000 peserta se-Barlingmascakeb itu digelar atas kerjasama antara Stikes Muhammadiyah Gombong, Stikes  Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap serta Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia (IPANI) menghadirkan pembicara kunci Kepala Dinas Kesehatan Jateng dr Yulianto Prabowo MKes.

Pembicara lain hadir Ketua Umum IPANI Pusat Dr Nani Nurhaeni yang memaparkan materi kaitan pola asuh dengan stunting, dosen keperawatan anak Stikes Muhammadiyah Gombong Nurlaila  MKep NS dengan materi intervensi nutrisi lintas generasi dan dosen keperawatan anak Stikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap menyampaikan materi stimulasi dan pengasuhan balita stunting. Usai seminar acara dilanjutkan dengan Rakor IPANI wilayah Barlingmascakeb.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng dr Yulianto Prabowo MKes menjelaskan, stunting merupakan kondisi tinggi badan seorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Penyebab stunting multi-dimensional meliputi praktik pengasuhan yang tidak baik, kurangnya akses ke bahan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan,  hingga kurangnya akses ke air bersih.

Pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan masih kurang, 55 persen anak  seusia 0-6 tidak mendapatkan ASI eksklusif,  satu dari tiga anak usia 6-23 bulan tidak menerima MP-ASI tepat.Tiga anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD, dua dari tiga bumil belum mengkonsumsi suplemen besi yang memadai, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu.

“Faktor lain tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi, kurangnya akses ke bahan makanan bergizi. Satu dari tiga  ibu hamil anemia, bahan makanan mahal, kurangnya akses ke air nersih,” ujarnya.

Untuk itu, Yulianto meminta komitmen dan kerjasama menyeluruh dan terpadu semua sektor untuk menekan angka stunting di Jateng. Apalagi stunting menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan.

“Kami membutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk menanggulangi stunting,” ujarnya.

Dukungan Pemprov Jateng sebagai sumber potensi untuk penanganan stunting antara lain  bantuan keuangan penanggulangan GAKY di 35 kabupaten kota dengan APBD Rp 1,4 miliar sejak tahun 2015 .

“Tahun 2018 pihaknya mendorong komitmen kabupaten kota melalui forum workshop atau advokasi, pembentukan tim penanggulangan kekurangan gizi tingkat desa,”  ujarnya.

Cegah Stunting

Adapun pencegahan stunting dilakukan dengan intervensi melalui gizi spesifik yakni dilakukan di sektor kesehatan, ditujukan khusus untuk 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) bersifat jangka pendek dan hasilnya didapat dalam waktu relatif pendek. Kemudian, kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasaran mayarakat umum dan bersifat jangka panjang.

Ketua IPANI Pusat Dr Nani Nurhaeni menegaskan stunting memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Pada jangka pendek, meningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal dan peningkatan biaya kesehatan.

Sedangkan pada jangka panjang, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah produktifias dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Keterlambatan perkembangan fisik, postur tubuh tidak optimal saat dewasa, penurunan kesehatan reproduksi dan kesehatan yang buruk dan peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetus militus.

“Pencegahan stunting diperlukan sinergitas multi-aktor dan peran stakholder mulai dari pemerintah pusat dan daerah,  organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, parlemen hingga badan PBB,” ujar dosen FIK Universitas Indonesia  (UI) tersebut.

Ketua IPANI Barlingmascakeb sekaligus panitia seminar Rusana MKep Ns SpKep An menjelaskan, seminar itu digelar melihat  masalah nasional tentang stunting. Stunting menjadi isu dalam keperawatan anak yang  harus dituntaskan multisektoral mulai masa ramaja, kehamilan, persalinan, kelahiran.

“Kasus stunting tidak hanya masalah gizi. Tetapi perilaku orang tua dan keluarga banyak mengakibatkan  anak menjadi  stunting,” ujarnya Pembantu Ketua I Stikes Al Irsyad itu mengharapkan seminar itu dapat menyamakan persepsi sehingga pemerintah dan perguruan tinggi memiliki persamaan persepsi dan selaras dalam menangani stunting.